ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Layer: Kabupaten Kota (ID: 10)

Name: Kabupaten Kota

Display Field: NAMOBJ

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Geodatabase data batas wilayah administrasi kabupaten/kota edisi April 2025(merupakan pemutakhiran dari geodatabase batas wilayah administrasi kabupaten/kota bulan Desember tahun 2024). Proses pemutakhiran yang dilakukan antara lain pemutakhiran segmen batas negara antara Republik Indonesia-Malaysia dan Republik Indonesia-Papua New Guinea, segmen batas daerah hasil kesepakatan, penyesuaian alokasi pulau.Sumber data yang digunakan untuk fitur garis batas wilayah administrasi antara lain:(1) Data batas wilayah provinsi dan kabupaten/kota yang belum ditegaskan dari data peta Rupabumi Indonesia skala 1:25.000 dan 1:50.000; (2) Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota yang belum ditegaskan hasil kegiatan ajudikasi batas kabupaten/kota tahun 2013 dan 2014; (3) Data batas daerah hasil kesepakatan untuk wilayah Kalimantan dan Sulawesi (Kab. Sukamara-Kab Ketapang, Kab. Sukamara-Kab. Lamandau dan Kab. Enrekang-Kab. Tana Toraja)Sumber data yang digunakan untuk fitur area batas wilayah administrasi antara lain: (1) Unsur batas wilayah administrasi kabupaten/kota (ADMINISTRASI_LN); (2) Garis pantai skala 1:5.000 tahun 2024 yang disampaikan oleh Direktorat Pemetaan Rupabumi Wilayah Laut dan Pantai, BIG melalui Nota Dinas Nomor B-26.2/PRWLP/IGD.03.02/9/2024 tanggal 26 September 2024 (3) Data batas negara edisi Agustus 2018 (4) Batas negara RI - Malaysia pada MoU between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of Malaysia on the Demarcation and Survey of The international Boundary between Indonesia (Kalimantan Utara & Kalimantan Barat) and Malaysia (Sabah & Sarawak) No. 33 dan 34 9 (5) Batas Negara RI-Papua New Guinea pada MoU between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Independent State of Papua New Guinea on The Densification of Boundary Pillars - JTSC-SDM 34 Desember 2019. Sumber data untuk alokasi wilayah administrasi pulau antara lain: (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau; (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2430 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 mengenai Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau; (3) Berita Acara Kesepakatan Nomor 002/TOPONIMI/VI/2025.Data ini masih terdapat kesalahan topologi pada fitur ADMINISTRASI_LN yang disebabkan oleh garis batas wilayah yang telah ditetapkan dalam Permendagri masih ada yang saling berpotongan dan ujung batasnya masih menggantung atau belum terhubung dengan ujung batas lainnya.

Service Item Id: df2cc43f60f546fd8bbe9cb19041204d

Copyright Text:

Default Visibility: true

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 749999.9999999987

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: true

Can Modify Layer: true

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: true

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata