{
 "hasVersionedData": false,
 "supportsDisconnectedEditing": false,
 "supportedQueryFormats": "JSON",
 "currentVersion": 10.81,
 "serviceDescription": "",
 "maxRecordCount": 2000,
 "capabilities": "Query",
 "description": "<DIV STYLE=\"text-align:Left;\"><DIV><DIV><P><SPAN>Geodatabase data batas wilayah administrasi kabupaten/kota edisi April 2025(merupakan pemutakhiran dari geodatabase batas wilayah administrasi kabupaten/kota bulan Desember tahun 2024). Proses pemutakhiran yang dilakukan antara lain pemutakhiran segmen batas negara antara Republik Indonesia-Malaysia dan Republik Indonesia-Papua New Guinea, segmen batas daerah hasil kesepakatan, penyesuaian alokasi pulau.<\/SPAN><\/P><P><SPAN>Sumber data yang digunakan untuk fitur garis batas wilayah administrasi antara lain:(1) Data batas wilayah provinsi dan kabupaten/kota yang belum ditegaskan dari data peta Rupabumi Indonesia skala 1:25.000 dan 1:50.000; (2) Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota yang belum ditegaskan hasil kegiatan ajudikasi batas kabupaten/kota tahun 2013 dan 2014; (3) Data batas daerah hasil kesepakatan untuk wilayah Kalimantan dan Sulawesi (Kab. Sukamara-Kab Ketapang, Kab. Sukamara-Kab. Lamandau dan Kab. Enrekang-Kab. Tana Toraja)<\/SPAN><\/P><P><SPAN>Sumber data yang digunakan untuk fitur area batas wilayah administrasi antara lain: (1) Unsur batas wilayah administrasi kabupaten/kota (ADMINISTRASI_LN); (2) Garis pantai skala 1:5.000 tahun 2024 yang disampaikan oleh Direktorat Pemetaan Rupabumi Wilayah Laut dan Pantai, BIG melalui Nota Dinas Nomor B-26.2/PRWLP/IGD.03.02/9/2024 tanggal 26 September 2024 (3) Data batas negara edisi Agustus 2018 (4) Batas negara RI - Malaysia pada MoU between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of Malaysia on the Demarcation and Survey of The international Boundary between Indonesia (Kalimantan Utara &amp; Kalimantan Barat) and Malaysia (Sabah &amp; Sarawak) No. 33 dan 34 9 (5) Batas Negara RI-Papua New Guinea pada MoU between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Independent State of Papua New Guinea on The Densification of Boundary Pillars - JTSC-SDM 34 Desember 2019. <\/SPAN><\/P><P><SPAN>Sumber data untuk alokasi wilayah administrasi pulau antara lain: (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau; (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2430 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 mengenai Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau; (3) Berita Acara Kesepakatan Nomor 002/TOPONIMI/VI/2025.<\/SPAN><\/P><P><SPAN>Data ini masih terdapat kesalahan topologi pada fitur ADMINISTRASI_LN yang disebabkan oleh garis batas wilayah yang telah ditetapkan dalam Permendagri masih ada yang saling berpotongan dan ujung batasnya masih menggantung atau belum terhubung dengan ujung batas lainnya.<\/SPAN><\/P><\/DIV><\/DIV><\/DIV>",
 "copyrightText": "",
 "spatialReference": {
  "wkid": 4326,
  "latestWkid": 4326
 },
 "fullExtent": {
  "xmin": 98.25143555800008,
  "ymin": -10.370271135999928,
  "xmax": 139.22147879300007,
  "ymax": 5.5663213170000745,
  "spatialReference": {
   "wkid": 4326,
   "latestWkid": 4326
  }
 },
 "initialExtent": {
  "xmin": 90.40652624213274,
  "ymin": -29.908307178149443,
  "xmax": 143.51931399881565,
  "ymax": 27.487769913749844,
  "spatialReference": {
   "wkid": 4326,
   "latestWkid": 4326
  }
 },
 "units": "esriDecimalDegrees",
 "allowGeometryUpdates": true,
 "enableZDefaults": true,
 "zDefault": 0,
 "syncEnabled": false,
 "supportsApplyEditsWithGlobalIds": false,
 "maxViewsCount": 20,
 "allowUpdateWithoutMValues": true,
 "editorTrackingInfo": {
  "enableEditorTracking": false,
  "enableOwnershipAccessControl": false,
  "allowOthersToUpdate": true,
  "allowOthersToDelete": false,
  "allowOthersToQuery": true
 },
 "supportsReturnDeleteResults": true,
 "isLocationTrackingService": false,
 "hasSyncEnabledViews": false,
 "hasViews": false,
 "supportsAppend": true,
 "supportedAppendFormats": "shapefile,featureCollection",
 "layers": [
  {
   "id": 0,
   "name": "Lokasi_Berpotensi_Terdampak_Penurunan_Produktivitas_Ketersediaan_Air",
   "serviceItemId": "6f70a655977f4466b216ff9595ed5cc2"
  }
 ],
 "tables": [],
 "serviceItemId": "6f70a655977f4466b216ff9595ed5cc2"
}